Menunda Pembelian Apartemen Meikarta Cikarang Disarankan YLKI

Rencana Tampilan Ekterior Apartemen Meikarta Cikarang
Rencana Tampilan Ekterior Apartemen Meikarta Cikarang

Berita Cikarang terkait apartemen Meikarta Cikarang – Menunda niat untuk membeli apartemen Meikarta Cikarang disarankan kepada masyarakat oleh YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). Pasalnya, sampai detik ini belum bisa dipastikan bagaimana kejelasan dari perizinan proyek apartemen Cikarang yang digarap oleh PT Lippo Cikarang TBK itu.

Hal ini disampaikan langsung oleh Tulus Abadi, selaku Ketua Pengurus Harian dari YLKI. Mengingat apartemen Meikarta Cikarang kerap mengkampanyekan penjualan properti dengan harga beli yang murah.

“Kami ingin menghimbau kepada masyarakat, supaya berhati-hati terhadap iklan atau penawaran apartemen Meikarta. Soalnya sampai saat ini, mereka masih belum jelas status izin pembangunannya”, jelas Tulus.

Selain itu, Tulus pun sangat menyayangkan sikap Meikarta yang tetap ngotot melancarkan promosi penjualan apartemennya. Padahal, Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mizwar sendiri sudah menegur pihak PT Lippo Cikarang TBK sebagai developer untuk menghentikan semua aktifitas pre-project selling apartemen Meikarta Cikarang kepada masyarakat.

Apa yang dilakukan Lippo Cikarang itu sebetulnya melanggar perundang-undangan pasal 42 Undang-Undang no. 20 tahun 2011, yang isinya mengharuskan para developer untuk mempunyai garansi untuk memastikan kepastian area peruntukan membangun, kepastian hak kepemilikan tanah, kepastian untuk menguasai bangunan, izin dan jaminan pembangunan sebelum memasarkan apartemen Meikarta Cikarang.

Modus yang dilakukan PT Lippo Cikarang seperti itu, seringkali menimbulkan problem yang merugikan konsumen diwaktu-waktu kedepannya. Ada sebanyak 440 komplain dari masyarakat yang sampai ke meja YLKI dari tahun 2015, sehubungan dengan tidak konsistennya apa yang dijanjikan pengembang saat menjual apartemennya, dengan apa yang menjadi kenyataan saat konsumen sudah menginvestasikan uangnya.

“Ada 440 pengaduan masyarakat terkait dengan masalah pembelian hunian, termasuk apartemen dan condominium yang dijual dengan sistem pre project selling. Kebanyakan para developer yang melakukan praktik tersebut, tidak benar-benar jujur soal proses pembangunan yang masih bermasalah, izin dan sebagainya. Akibatnya nanti, unit yang dijanjikan sebelumnya bisa berubah, pembangunan yang tertunda, bahkan sampai yang terburuk para pembeli kehilangan uang yang sudah diinvestasikan”, sambung Tulus lagi.

Maka dari itu, YLKI pun sudah mendesak PT Lippo Cikarang TBK untuk menghentikan semua promosi, iklan dan kampanye lain dari apartemen Meikarta Cikarang. Kecuali, semua urusan legal dan izin pembangunannya sudah ditunaikan oleh developer. Seperti misalnya, Meikarta berani mengaku kepada calon pembeli telah mengantongi sertifikat IMB, padahal kenyataannya mereka masih dalam proses pengajuan IMB.

YLKI pun telah menyampaikan kasus ini kepada pemerintah, supaya PT Lippo Cikarang TBK dijatuhi sanksi tegas terkait semua bentuk pelanggaran yang dilakukan. Yakni, soal perizinan, pemanfaatan celah perundang-undangan dan penyampaian informasi yang menyimpang terhadap calon pembeli.

Wagub Jabar Deddy Mizwar sendiri sudah meminta PT Lippo Cikarang TBK untuk menghentikan proses pembangunan apartemen Meikarta pada 2 Agustus 2017 silam, hingga Lippo Cikarang mendapat rekomendasi membangun yang legal dari pemerintah. Deddy mengatakan dengan jelas, kalau Lippo Cikarang telah melanggar Perda no 12 tahun 2014 terkait Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di kawasan Jawa Barat, dalam membangun hunian di Cikarang itu.

“Belum ada permohonan, tapi sudah berani memasarkan apartemennya ke masyarakat. Ini kan tidak benar dan menipu konsumen namanya”, ujar Deddy.

Deddy juga mengungkapkan, kalau Pemprov Jabar sebetulnya tengah berniat untuk mengembangkan 3 kota metropolitan yaitu Cikarang Bekasi Jababeka yang masuk di area Bodebekkapur (Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta), Bandung Raya dan Cirebon Raya. Nantinya, ketiga kota tersebut akan menjadi kembaran kota DKI Jakarta kedepannya.

Sayangnya, pembangunan apartemen Meikarta Cikarang yang menjadi bagian dari pengembangan area Bodebekkapur belum mendapat rekomendasi sah dari Pemprov. Sebagai pejabat publik, Deddy tidak mau ada penjualan properti ilegal di kawasan yang dipimpinnya itu.

“Semua developer yang ingin membangun di area pemerintahan Pemprov Jabar termasuk apartemen Meikarta Cikarang, harus mempunyai izin yang jelas. Jikat tidak, maka kami tidak akan mengizinkan proses pembangunannya. Ini untuk mencegah terjadinya tindakan kriminil penipuan masyarakat / konsumen”, sambung Deddy lagi.

Disisi lain, pihak PT Lippo Cikarang TBK menampik semua pernyataan yang terlontar dari Wagub Deddy. Danang Kemayan Jati yang menjabat sebagai Direktur Komunikasi Lippo Cikarang malah terheran-heran dengan ungkapan Deddy Mizwar itu. Alasannya adalah 2 pentolan Lippo Cikarang, Presiden PT Lippo Cikarang TBK, Theo L. Sambuaga dan CEO apartemen Meikarta Cikarang sudah bertemu muka dengan sang Wagub. Adapun Wagub Deddy mendukung penuh pembangunan proyek apartemen Meikarta Cikarang tersebut.

“Kok kemarin bilang mendukung kami, sekarang justru malah gencar ingin menghentikan pembangunan apartemen Meikarta Cikarang? Heran saya dengan statement pak Wagub”, jelas Danang.

Danang mengaku, kalau saat ini pembangunan apartemen Meikarta Cikarang masih sudah mendapat IMB di Kab. Bekasi. Akar permasalannya hanya pada sinkronisasi informasi antara pejabat Kab. Bekasi sebagai wilayah II dengan Pemprov Jawa Barat saja yang masuk di wilayah I.

“Semua sudah beres. Ini cuma soal komunikasi dan memastikan dokumennya saja kok. Kami kan mengurusnya di wilayah II. Ga bisa langsung ke wilayah I”, tegas Danang.